Lebih Paham Hukum Pemberian Anak Pns

Menyimak Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian diterangkan di Pasal 7 , tiap pegawai negeri sipil (PNS) memiliki hak menerima honor pantas diadaptasi kiprah dan tanggung jawab yang diembannya. Berikutnya diterangkan juga kalau tiap PNS dan keluarganya mesti bisa hidup dengan pantas menggunakan gajinya dengan begitu ia bisa konsentrasi sarat menyelesaikan pekerjaan yang diembannya. Karena itu ada tunjangan anak PNS.

Untuk menetapkan besarnya honor PNS pastinya mesti memikirkan kesanggupan keuangan negara , di samping itu pun keadaan lokasi di mana PNS ditugaskan. Gaji dan tunjangan yang menempel ialah penghasilan yang diperoleh PNS yang sudah diangkat pejabat berwenang menurut surat keputusan menurut aturan yang berlaku. Pembayaran honor PNS dibayarkan tiap permulaan bulan sebelum yang bersangkutan mengerjakan pekerjaannya. Rincian pembayaran honor tercantum dalam sebuah daftar yang dinamakan Daftar Gaji Induk/bulanan. Berbagai bagian yang menempel ke honor PNS antara lain tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.

1. Tunjangan Istri/Suami

Yaitu tunjangan yang dibayarkan terhadap PNS yang memiliki isteri/suami. Beberapa ketentuannya yakni : ditawarkan terhadap seorang istri/suami yang sah; nominalnya 10 % dari honor pokok; dilarang di bulan berikutnya bila bercerai atau meninggal dunia; dibuktikan dengan surat nikah/akta nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

2. Tunjangan Anak  PNS

Yaitu tunjangan yang dibayarkan terhadap PNS yang memiliki anak baik itu anak kandung , anak tiri maupun anak angkat. Beberapa ketentuannya yakni : anak belum berumur 21 tahun; belum pernah menikah; belum berpenghasilan sendiri; faktual selaku tanggungan PNS bersangkutan. Tunjangan Anak PNS dibayarkan paling banyak terhadap dua orang anak dengan nominal 2 persen setiap anak dari honor pokok. Tunjangan anak PNS akan distop untuk bulan berikutnya kalau tak menyanggupi ketentuan sumbangan tunjangan anak atau meninggal dunia. Bbatas umur anak yang 21 tahun bisa diperpanjang sampai umur 25 tahun , kalau anak masih bersekolah. Untuk itu mesti bisa menampilkan surat pernyataaan dari kepala sekolah/kursus/ sekolah tinggi tinggi kalau anak masih sekolah/kursus/kuliah. Juga masa pelajaran di sekolah/kursus/perguruan tinggi itu setidaknya satu tahun dan anak tak menerima beasiswa.

Agar bisa menerima tunjangan anak PNS maka mesti dibuktikan dengan :

1. Surat Keterangan Kelahiran Anak/Akta Kelahiran yang dikeluarkan pejabat berwenang di Kantor Catatan Sipil/lurah/camat setempat

2. Surat Keputusan Pengadilan yang memutuskan/mensahkan perceraian dimana anak yakni tanggungan sarat janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang bercerai

3. Surat Keterangan yang dikeluarkan lurah/camat kalau si anak memang butuh tanggungan si janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang suami/isterinya meninggal dunia

4. Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak (hukum adopsi) bagi tunjangan anak PNS anak angkat (jika PNS mengangkat anak lebih dari 1 anak angkat , untuk itu pembayaran tunjangan anak cuma untuk optimal 1 anak)

5. Tunjangan anak tiri/anak angkat diberikan dari bulan diterimanya surat kelahiran oleh satuan kerja/pejabat tata kelola belanja pegawai (pembayaran tunjangan anak tiri/anak angkat tidak berlaku surut).